Wajib militer Kamboja: Kebijakan Baru di Tengah Ketegangan
Wajib militer Kamboja akan resmi diberlakukan mulai 2026. Kebijakan ini sengaja diaktifkan kembali oleh PM Hun Manet sebagai respons atas konflik perbatasan dengan Thailand, termasuk insiden fatal di Segitiga Zamrud yang menewaskan satu tentara Kamboja.
1. Memperkuat Pertahanan Nasional
Dengan wajib militer Kamboja sepanjang 24 bulan, pemerintah bertujuan mengatasi kekurangan personel dan meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata.
2. Merespons Konflik Perbatasan
Setelah bentrokan 28 Mei, di mana satu prajurit tewas, kebijakan ini muncul sebagai strategi menghadapi ketegangan di zona sengketa dengan Thailand.
3. Standar Pelatihan Lebih Tinggi
Pelatihan wajib militer selama 24 bulan menjanjikan kemampuan militer yang lebih siap dibanding sistem sukarela hanya 18 bulan.
4. Peningkatan Anggaran Pertahanan
Kamboja akan meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp739 juta (US $739 juta) dalam total APBN Rp9,32 miliar tahun 2025.
5. Menyokong Kedaulatan Nasional
PM Kamboja Hun Manet menyatakan tujuan utama adalah melindungi wilayah nasional, bukan ekspansi atau agresi ke Thailand.
6. Mendorong Diplomasi Tak Terlupakan
Meski menyiagakan militer, PM menegaskan masih terbuka untuk dialog, termasuk melalui Komisi Batas Bersama (JBC) dan ICJ.
7. Respon terhadap Penutupan Perbatasan
Kebijakan ini juga menjadi sinyal agar Thailand membatalkan penutupan pos lintas batas yang diberlakukan sejak Juni sebagai respons akibat bentrokan.
Detail Implementasi dan Perbandingan
- Siapa yang Wajib Ikut?
Pemuda pria usia 18–30 wajib mendaftar, sementara partisipasi wanita bersifat sukarela. - Lama Pelatihan:
Awalnya 18 bulan, diperpanjang menjadi 24 bulan untuk memperkuat stabilitas militer. - Perbandingan Regional:
Thailand sudah lama menerapkan wajib militer lewat undian saat usia 20; Kamboja kini mengikuti jejak dengan metode serupa meski rinciannya belum diumumkan.
Dampak Langsung Ketegangan
- Penutupan Pos Perbatasan:
Thailand menutup banyak pos di Ubon, Surin, Sa Kaeo, Buriram, Sisaket, Chanthaburi, dan Trat. Balasannya, Kamboja menutup impor bahan bakar dan gas. - Krisis Politik Thailand:
PM Paetongtarn Shinawatra diskors akibat rekaman telepon bocor—dikritik karena meremehkan militer dan mendukung Hun Sen, mantan PM Kamboja. - Upaya Meredakan Ketegangan:
Meski militer dikerahkan, dialog tetap berjalan lewat JBC (pertemuan 14 Juni) dan kemungkinan ICJ. - Peran Mediator ASEAN dan China:
ASEAN (via PM Malaysia Anwar Ibrahim) dan China melayani mediasi agar tidak terjadi eskalasi militer lebih dalam.
Tantangan dan Prospek
- Mekanisme Rekrutmen:
Detail prosedur dan seleksi wajib militer belum dijelaskan. Pemerintah harus menyiapkan regulasi, logistik, dan struktur pelatihan. - Dampak Ekonomi & Sosial:
Wajib bertugas dua tahun dapat menunda pendidikan dan pekerjaan muda serta memerlukan dukungan finansial dan psikologis. - Stabilitas Regional:
Kebijakan ini bisa meningkatkan stabilitas jika disertai diplomasi efektif, sebaliknya malah memperpanjang ketegangan jika salah ditangani.
Kesimpulan
Wajib militer Kamboja merupakan langkah strategis menghadapi tantangan pertahanan akibat konflik perbatasan dengan Thailand. Kebijakan ini tidak hanya guna memperkuat militer, tetapi juga menyampaikan pesan diplomatik agar Thailand membatalkan penutupan lintas batas dan memberi ruang dialog. Pengawasan terhadap implementasi, komunikasi publik, dan kesejahteraan rekrutan harus dilakukan matang agar kebijakan ini efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.
