AI Ancam Pekerjaan menempati peran sentral dalam konferensi ILO di Geneva
Pada awal Juni 2025, isu AI Ancam Pekerjaan menjadi titik perhatian utama dalam Konferensi Buruh Internasional (ILO) ke‑113 yang diselenggarakan di Geneva, Swiss. Delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Ketua KSPSI Moh Jumhur Hidayat turut hadir membahas dampak kecerdasan buatan serta platform ekonomi digital terhadap jutaan pekerja global.
1. Konvensi Global tentang Pekerja Platform Ekonomi Digital
ILO menyetujui pembahasan Konvensi yang bersifat legally binding, disertai Recommendation non-binding untuk mengatur pekerja platform digital secara global. Kesepakatan awal mencakup definisi platform work, transparansi algoritma, dan hak berserikat bagi pekerja yang selama ini banyak diatur secara informal.
Indonesia melalui delegasi buruh berharap konvensi ini bisa memaksa transisi dari status informal ke formal bagi pekerja platform, khususnya para pengemudi online yang mencapai sekitar 6 juta orang di Indonesia.
2. Solidaritas Buruh Menjadi Landasan
Jumhur Hidayat yakin kekhawatiran tentang AI Ancam Pekerjaan adalah hal yang bisa diatasi jika pemimpin dunia mempunyai tekad untuk melindungi rakyatnya. Ia menyampaikan dalam sidang pleno bahwa jika ada solidaritas buruh yang kuat, pemangku kepentingan global akan merespons dengan upaya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ILO
Indonesia memperkuat komitmennya terhadap kerja layak dan perlindungan pekerja digital dan informal lewat kolaborasi strategis dengan ILO. Menteri Tenaga Kerja menegaskan perlunya pedoman global untuk transformasi tenaga kerja digital serta peningkatan kapasitas nasional dalam menghadapi tantangan AI dan digitalisasi.
Dalam pertemuan terpisah, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan ISSA (International Social Security Association) untuk memperluas cakupan proteksi sosial terutama bagi pekerja digital platform.
Dampak AI dan Regulasi Platform: Tantangan dan Peluang
a) Transparansi Algoritma dan Hak Akses Data
Salah satu isu penting adalah bagaimana algoritma platform memengaruhi alokasi kerja, remunerasi, dan keputusan penangguhan akun. Para pekerja menuntut hak untuk mengetahui dan mengakses data manajemen otomatis tersebut agar ada akuntabilitas dan tidak terjadi eksploitasi digital.
b) Perlindungan Sosial untuk Ekonomi Digital
Sekarang, banyak pekerja platform masih tanpa kontrak formal, tanpa jaminan sosial dan tanpa perlindungan dasar seperti asuransi atau jaminan kesehatan. Dengan dukungan ILO dan ISSA, Indonesia menekan pentingnya menciptakan sistem proteksi sosial inklusif bagi pekerja digital.
c) Regulasi Domestik terhadap Outsourcing dan Kontrak Jangka Pendek
Jumhur Hidayat menyampaikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus praktik outsourcing ilegal dan kontrak jangka pendek berulang, yang membuat status formal kerja menjadi rentan dan tidak pasti.
3 Fakta Tambahan tentang “AI Ancam Pekerjaan”
| Fakta | Penjelasan |
|---|---|
| 1. ILC 2025 hanya mencakup 15% teks konvensi | Baru sebagian kecil isi aturan dibahas, negosiasi lanjutan dijadwalkan di ILC 2026 |
| 2. Bisnis dan pekerja sepakat format prinsip-prinsip dasar | Delegasi pengusaha mendukung penyusunan aturan berbasis prinsip agar dapat disesuaikan secara nasional World Employment Confederation |
| 3. Dukungan regional Asia-Pasifik kuat | Serikat buruh Asia-Pasifik meminta tindakan tegas terhadap masalah misclassify, kontrol algoritma, dan perlindungan pekerja platform digital |
Kesimpulan
Indonesia aktif memainkan peran melalui delegasi buruh KSPSI, kolaborasi dengan ISSA dan fokus pada formalitas pekerja. Meskipun tantangan masih besar, momentum pembentukan konvensi global hingga kesepakatan awal menunjukkan potensi nyata bagi masa depan kerja yang lebih adil dan terlindungi.
Konferensi ILO di Swiss memperlihatkan bahwa isu AI Ancam Pekerjaan bukan sekadar ketakutan semata, melainkan panggilan bagi pemimpin dunia untuk bertindak bersama. Solidaritas buruh dan kerja sama pemerintah adalah kunci untuk memastikan teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk menciptakan peluang kerja yang adil dan manusiawi.
